Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai hasil negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai peluang strategis dalam percaturan geopolitik global. Baginya, penurunan tarif, sebelumnya dari 32 persen menjadi 19 persen, disebut sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia.

Walaupun begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak abai terhadap syarat-syarat yang menyertainya. “Ini satu potensi yang cukup menarik dan positif. Tapi syarat-syarat penurunan tarif itu harus kita cermati, jangan sampai justru jadi tanda ketundukan Indonesia terhadap kepentingan negara lain,” ujar Sukamta  saat ditemui oleh Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7/2025).

Dirinya menjelaskan Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berhasil melobi Amerika Serikat untuk menurunkan bea masuk sejumlah komoditas ekspor strategis. Hal ini terjadi di tengah ancaman kebijakan tarif agresif yang dilontarkan mantan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara yang dianggap terlalu dekat dengan blok BRICS.

Diketahui, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menaikkan tarif hingga 10 persen bagi negara-negara yang menjalin hubungan strategis dengan aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), yang dianggap sebagai penantang dominasi ekonomi Barat. Dalam konteks itu, keberhasilan Indonesia menurunkan tarif menjadi 19 persen justru memberikan ruang diplomasi baru bagi Indonesia.

“Penurunan tarif itu bisa dimaknai sebagai bentuk pengakuan bahwa Indonesia memiliki posisi yang penting dan unik di mata Amerika Serikat. Ini bisa jadi pintu masuk bagi kita untuk memainkan peran lebih besar di geopolitik internasional,” tuturnya.

Namun demikian, Sukamta mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga posisi tawar dan tidak terjebak dalam skema ketergantungan baru. Menurutnya, langkah diplomatik ini harus dibarengi dengan upaya penguatan industri dalam negeri dan ekspansi ke pasar-pasar non-tradisional.

“Kita harus berdikari, jangan terlalu bergantung pada pasar-pasar besar yang sewaktu-waktu bisa berubah kebijakannya. Penurunan tarif harus jadi pemicu untuk memperkuat sektor manufaktur, mencari pasar baru, dan memperluas peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik,” jelas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Jika diperhatikan dari konteks yang lebih luas, penurunan tarif ini dinilai sebagai indikasi bahwa Amerika ingin menjaga relasi ekonomi yang stabil dengan Indonesia, terutama saat geopolitik dunia memasuki masa transisi. Indonesia dinilai sebagai mitra strategis di Asia Tenggara dengan potensi ekonomi dan posisi geografis yang penting.

“Kalau dikelola dengan cerdas, Indonesia bisa memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisinya di jalur tengah antara kekuatan besar. Kita tidak harus memihak, tapi bisa memainkan peran penyeimbang di tengah ketegangan global,” ujar Sukamta.

Terakhir, dirinya menyampaikan DPR RI melalui Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, akan terus mendorong diplomasi yang berbasis pada kepentingan nasional dan memperkuat kemandirian bangsa. “Ini bukan sekadar soal tarif. Ini soal arah politik luar negeri kita ke depan. Kita harus bijak, karena setiap konsesi ekonomi bisa mengandung konsekuensi strategis,” pungkasnya. (um/aha)